Syarat & Ketentuan Layanan (Terms of Service)

1 Definisi & Ruang Lingkup Layanan

Dalam Syarat & Ketentuan ini:

• JasaLegal.web.id ("Kami"): Penyedia jasa konsultasi perizinan, pendampingan administrasi hukum, dan perantara layanan notariat resmi di Indonesia.
• Klien / Pemohon ("Anda"): Perorangan, kelompok pendiri, atau badan hukum yang mengajukan permohonan jasa pembuatan akta, pengesahan, atau perizinan berusaha.
• Notaris Rekanan: Pejabat Umum pembuat akta otentik yang telah ber-SK resmi Kementerian Hukum dan HAM RI dan bertindak mandiri secara hukum dalam pembuatan akta.
• Layanan: Mencakup namun tidak terbatas pada pendirian PT, PT Perorangan, CV, Yayasan, Koperasi, Perkumpulan, pembuatan NIB OSS-RBA, NPWP Badan/Pribadi, pendaftaran PSE Kominfo, serta perubahan anggaran dasar akta.

2 Kewajiban & Keabsahan Dokumen Pemohon

Sebagai pemohon, Anda bertanggung jawab penuh atas:

• Kebenaran Data: Memastikan seluruh data identitas (KTP, NPWP, KK), alamat domisili usaha, dan keterangan para pendiri yang diserahkan adalah sah, benar, akurat, dan tidak direkayasa.
• Bukan Tindak Pidana Pencucian Uang: Menjamin bahwa dana setoran modal pendirian badan usaha tidak bersumber dari tindak pidana pencucian uang (TPPU), pendanaan terorisme, atau tindak kejahatan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan RI.
• Persetujuan Seluruh Pendiri: Menjamin bahwa Anda memiliki kuasa penuh dan persetujuan dari seluruh rekanan/pendiri yang tercantum dalam akta untuk memproses legalitas tersebut.

3 Struktur Biaya & Mekanisme Pembayaran

Ketentuan pembiayaan paket legalitas:

• Transparansi All-In: Biaya yang disepakati di awal sudah mencakup voucher PNBP kas negara, honorarium notaris, dan biaya pengurusan izin hingga terbit. Tidak ada biaya siluman atau pungutan liar tambahan di tengah proses.
• Metode Pembayaran: Pembayaran dilakukan melalui transfer rekening bank resmi yang diinstruksikan oleh staf kami. Tanda bukti transfer resmi akan diterbitkan kepada Anda.
• Penyetoran Kas Negara (PNBP): Sebagian biaya langsung disetorkan ke kas negara (Kemenkumham/Kemenkeu) saat pemesanan nama dan pembelian kode voucher AHU. Komponen ini tidak dapat ditarik kembali apabila sistem AHU telah menerbitkan nomor reservasi resmi.

4 Ketentuan Garansi 100% Uang Kembali (Refund Policy)

Kami berkomitmen memberikan kepastian hukum dengan jaminan garansi hasil:

Pengecualian Garansi (Garansi Tidak Berlaku Apabila):

• Klien membatalkan permohonan secara sepihak setelah nama PT/CV telah dipesan di AHU atau setelah akta notaris selesai disusun dan ditandatangani.
• Penolakan terjadi karena nama pemohon/pendiri masuk dalam Daftar Hitam (Blacklist) Pajak (status NPWP KSWP Tidak Valid), sengketa kepailitan, atau tersangkut perkara pidana perdata pribadi.
• Pemohon memalsukan dokumen identitas atau memberikan keterangan palsu yang melanggar hukum.

5 Estimasi Waktu Pengerjaan & Keadaan Kahar (Force Majeure)

Estimasi waktu proses dihitung berdasarkan Hari Kerja (Senin – Jumat, tidak termasuk hari libur nasional dan cuti bersama pemerintah):

• NIB Kilat Perorangan: Rata-rata 1 – 2 jam kerja.
• Pendirian PT / CV / Perubahan Akta: Rata-rata 2 – 4 hari kerja setelah tanda tangan akta.
• Koperasi / Yayasan / PSE Kominfo: Rata-rata 3 – 5 hari kerja.

Keterlambatan di luar kendali wajar (Force Majeure) seperti pemeliharaan berkala server pusat Ditjen AHU Kemenkumham, gangguan jaringan portal OSS-RBA BKPM nasional, bencana alam, atau perubahan regulasi mendadak dari pemerintah dikecualikan dari perhitungan waktu garansi kilat.

6 Batasan Tanggung Jawab Hukum (Legal Disclaimer)

JasaLegal.web.id bertindak sebagai konsultan perizinan dan penghubung administrasi legalitas. Seluruh keputusan bisnis, transaksi komersial, kepatuhan pembayaran pajak bulanan/tahunan, serta konsekuensi hukum dari kegiatan usaha yang dijalankan Klien setelah legalitas terbit sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab hukum Direksi, Pengurus, atau Pemilik Usaha yang bersangkutan.

7 Hukum yang Berlaku & Penyelesaian Sengketa

Syarat dan Ketentuan ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Segala perselisihan yang timbul dari pelaksanaan layanan ini akan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat secara kekeluargaan.